ESSAY PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
UPN VETERAN JAWA TIMUR 2021
essay ditulis ini dengan tema ketidakmerataan keadilan di indonesia , bagi pembaca semoga dapat menambah wawasan dan ilmu , saya penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan , terimakasih
APAKAH NEGARA KITA SUDAH MENERAPKAN PANCASILA SILA KE LIMA ?
Oleh :
Guardiola Rosa Wira
21031010039
|
ilustrasi from the conversation |
I.LATAR BELAKANG
Ketika ditanya di mana
banyak orang lebih memilih untuk tinggal? di pulau jawa atau di luar jawa
tentunya banyak dari anda yang menjawab lebih suka tinggal di pulau jawa,
kenapa? karena bisa dikatakan pulau jawa sudah maju dari daerah lain. Pulau
Jawa merupakan pulau tersibuk, pulau terpadat di Indonesia, dapat dikatakan
bahwa perkembangan pulau Jawa lebih maju dari pulau-pulau Indonesia lainnya,
kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di sana, dapat juga dikatakan
bahwa perekonomian itu sendiri Menurut laporan dari Kontan.co.id, ekonominya
lebih maju dibanding daerah lain. Pertumbuhan pulau Jawa juga memiliki andil
terbesar dalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan tahun 2021, yaitu Kalimantan
sebesar 57,92 miliar yang memberikan kontribusi 8,21%, pulau Sulawesi tumbuh
sebesar 8,51% dan memberikan kontribusi sebesar 6,88% terhadap pertumbuhan
ekonomi. Bali dan Nusa Tenggara. Maluku dan Papua menyumbang 2,41%. Sudah satu
dekade sejak daerah di luar Jawa tertinggal dalam hal ekonomi, pembangunan,
pendidikan bahkan kesehatan, menurut Kompas, 2019 Presiden Joko Widodo mengakui
bahwa ada kesenjangan pembangunan di wilayah timur Indonesia dibandingkan
dengan wilayah Barat. Bagi Presiden RI Joko Widodo, pembangunan yang tidak merata terlihat dari
persebaran pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan
bandara yang masih minim di kawasan
timur Indonesia. “Di Indonesia bagian timur, seperti di NTT, Maluku Utara,
Papua, Papua Barat dan Maluku, ada kesenjangan infrastruktur jalan, jembatan
dan bandara antara barat, tengah dan timur
yang perlu diselesaikan,” kata Joko Widodo.
II.PEMBAHASAN
A.KIPRAH PEMERINTAH
Indonesia sendiri memiliki
pancasila yang menjadi dasar bagi negaraIndonesia, pedoman bernegara dan
berbangsa. Pada sila kelima Pancasila bermakna bahwa orang-orang di seluruh
Indonesia akan menikmati manfaat keadilan secara merata. Joko Widodo mengatakan
dalam artikel Kadata .co.id tahun 2017 bahwa tahun ini adalah tahun kerja
bersama untuk pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa
terkecuali. Ia berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati manfaat
pembangunan. Pemerintah sendiri adalah pemilik kekuasaan tertinggi di
Indonesia, yang menguasai segalanya, mengatur bagaimana, kapan dan di mana
sebagai pengatur panggung, dari majalah Djajuli, pemerintah daerah 2018, yaitu
peningkatan kualitas hidup masyarakat. masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk
meningkatkan pendapatan melalui penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan,
pendidikan dan lain-lain, termasuk rasa aman dan perlindungan lingkungan tempat
tinggal masyarakat. Peran pemerintah dalam pemerataan Indonesia pun tidak
main-main, karena saat ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan di pulau
Jawa seperti jalan tol dan bandara, berbagai jenis proyek yang akan dibangun
di pulau Jawa adalah masa depan.
daerah-daerah terpencil lainnya, tidak hanya itu, meskipun pembangunan
dilakukan secara sempurna, selalu berakhir dengan proyek yang mandek atau tidak
tuntas.
Menurut CNN, BPN juga
menyoroti perluasan beberapa bandara pada 2019. termasuk penambahan tempat
parkir pesawat VIP di Bandara Ngurah Rai Bali jelang pertemuan global IMF Bank
senilai 2 triliun tahun lalu. "Saat itu bandara Kertajari, Jawa Barat, dan
Silangit sepi penumpang. Padahal bandara itu sedang dibangun dengan dana
miliaran rupiah," pungkasnya.BPN juga menyatakan Jembatan Pulau Balang juga sedang dibangun di
Kaltim yang menelan biaya Rp 1,4 triliun, yang bisa dihentikan. Pasalnya, akses
jalan menuju jembatan tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi, kata
Suhendra: "Jembatan sudah jadi dan tidak bisa digunakan." Hal-hal
yang seharusnya diminimalisir namun
tetap bisa terjadi, disini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah tidak fokus
menangani masalah ini, jika ini terus
berlanjut atau tidak ada perubahan maka Indonesia akan menjadi negara yang
terlambat. Indonesia tidak hanya tertinggal dalam hal pembangunan, tetapi juga
dalam hal pemerataan kesempatan di bidang kesehatan dan pendidikan. Keadilan yang dimaksud di sini terdiri dari
dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan
memperoleh pendidikan, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama
bagi warga negara. dan memelihara kesehatan yang memadai Pendidikan harus menjadi forum pembangunan bangsa dan
membutuhkan orang-orang yang terampil. Oleh karena itu, pemerintah
berkewajiban memenuhi hak setiap warga
negara atas pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
bangsa Indonesia.
Tantangan ini semakin diuji sejak pandemi Covid, sekolah harus tutup dan
menghadapi penggunaan online, beberapa daerah tidak terjangkau oleh teknologi
yang terbukti, pemerintah memutar otak dengan menjalankan program dengan kuota
gratis yang telah disediakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta
pembagian telepon seluler gratis telah dilakukan, namun saat
ini menjadi masalah. Karena masalah kesehatan juga menjadi masalah
serius saat ini, pemerintah berusaha memaksimalkan penyelesaian masalah ini.
berdasarkan FKM News Universitas Airlangga, 2019. Sengketa infrastruktur di
daerah tertinggal, dalam dan terpencil (3T) tidak hanya merusak energi
kesehatan warga. namun ia juga memusnahkan warga untuk memanfaatkan pelayanan
kesehatan yang telah terjalin di wilayahnya. Banyak kasus terjadi di kawasan
3T, mirip dengan Papua, di mana warga harus berjalan berkilo-kilometer terlebih
dahulu untuk mendapatkan perawatan di puskesmas atau di rumah sakit. Tidak
jarang ada yang harus naik perahu dulu untuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan.
Akibatnya, infrastruktur masih perlu dikembangkan agar daerah-daerah terpencil
terbuka dan dapat dikembangkan dari segi kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi.Ingat, kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, hal ini harus berjalan seiring dengan pemanfaatan
pendidikan dan ekonomi.
B.KIPRAH MASYARAKAT
Kita tidak hanya percaya
kepada pemerintah, kita menjadi warga negara, sebagai warga negara kita juga
harus mendukung penuh program pemerintah, kita juga berhak mengkritik
pemerintah dan memberikan pendapat.
Banyak juga kejadian dimana warga tidak
mendukung program pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program
pembangunan merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia terhadap pelaksanaan
pembangunan. Partisipasi penduduk juga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi berhasil tidaknya kegiatan pembangunan di suatu daerah.Partisipasi
penduduk diperlukan karena program pemerintah yang dilaksanakan tidak lain
adalah untuk masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pendelegasian
perannya dengan pemerintah untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan
program-program pembangunan.
Berdasarkan
catatan harian yang ditulis oleh Glently Teesen tentang realitas yang terjadi
di Desa Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan, penulis
menemukan dari pengamatan awal bahwa keterlibatan masyarakat di wilayah
tersebut masih sangat rendah. Kegiatan pembangunan adalah pembangunan yang
dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau melalui
proyek-proyek pembangunan yang secara eksklusif dipengaruhi oleh pemerintah
kabupaten. Selain itu, partisipasi berupa uang dan barang yang diberikan oleh
masyarakat dalam permintaan pembangunan di subkelompok Kawangkoan. -Distrik ada
beberapa anggota masyarakat yang memanfaatkannya, mereka ingin menyatakan
partisipasinya dalam bentuk uang dan
barang, tetapi ada juga yang menolak untuk ikut serta dalam transfer
uang dan barang. Tingkat keterlibatan masyarakat yang paling sederhana dan
paling umum adalah mensukseskan program pembangunan dalam bentuk energi atau
memenangkannya kembali melalui gotong royong. Gotong royong berarti
memobilisasi pekerja sukarela atau tidak dibayar untuk suatu proyek yang
bermanfaat bagi masyarakat umum atau masyarakat.Untuk melaksanakan suatu
pembangunan diperlukan peran serta masyarakat yang dapat berupa
partisipasi dalam kegiatan perencanaan,
penyebarluasan gagasan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan.
Akan tetapi, tidaklah mudah membentuk partisipasi masyarakat dalam suatu
pembangunan, karena untuk itu diperlukan perjuangan yang dapat membangun dan
meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam arti hal-hal yang dapat dicapai
dengan penguatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal atau Aparatur
Daerah dapat dihubungi. Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat lebih memahami dan memahami maksud
dan tujuan awal pembangunan, serta pembangunan dapat tercapai sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.
III.PENUTUP
Maka dari itu , tidak
hanya kiprah berasal pemerintah saja , kita sebagai rakyat seharusnya tahu
bagaimana kita membantu serta mendukung acara pemerintah, dalam pelaksanaan
pembangunan sempurna ada hambatan dan
tantangan yg ada di depan mata , namun hal itu dapat kita minimalisir
dengan memikirkan nya dan melakukan tindakan tersebut dengan baik,dengan ini
kita beserta dan bekerja sama menjadi versi terbaik dari kita , agar dapat
menyukseskan porgram pemerintah guna membentuk indonesia yg adil serta makmur sesuai
dengan pancasila sila ke lima,dan asa
kedepannya indonesia dapat menjadi negara yg terbaru dan maju tanpa menghapus nilai nilai budaya yang
lainnya.
IV.DAFTAR PUSTAKA
Sumber Artikel :
https://nasional.kontan.co.id/news/soal-ekonomi-pulau-jawa-yang-masih-mendominasi-ini-kata-ekonom-bank-mandiri diakses pada tanggal 14 November 2021
https://regional.kompas.com/read/2019/10/29/14105121/jokowi-akui-ada-ketimpangan-pembangunan-di-wilayah-timur-indonesia diakses pada tanggal 14 November 2021 https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a563f1e965/jokowi-janji-akan-fokus-pada-pemerataan-ekonomi-dan-keadilan-sosial diakses pada tanggal 14 November 2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190212175120-32-368616/bpn-rilis-daftar-potensi-infrastruktur-jokowi-yang-mangkrak diakses pada tanggal 14 November 2021
https://www.kabarpendidikan.id/2021/06/pemerataan-pendidikan-di-indonesia.html diakses pada tanggal 14 November 2021 http://news.unair.ac.id/2019/04/07/hari-kesehatan-dunia-pemerataan-infrastruktur-di-daerah-3t-penting-dilakukan/ diakses pada tanggal 14 November 2021
Sumber Jurnal/Buku :
Teesen,2018 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan,Minahasa ,Sulawesi Utara